Dari delapan rekomendasi tersebut, dua rekomendasi merupakan usulan lain yang menginginkan agar pemerintah pusat dapat menerbitkan peraturan dan mengalokasikan bantuan anggaran untuk kelurahan dalam rangka percepatan pembangunan di lingkup kelurahan, kemudian mengusulkan peninjauan peraturan pemerintah tentang standart penggajian kepala daerah. Sedangkan 6 rekomendasi utama yang telah disetujui antara lain, adanya komitmen kepala daerah dalam rangka pengembangan kopetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian adanya komitmen pemerintah pusat untuk menciptakan ASN yang berintegrasi, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Selanjutnya penyesuaian sistem penggajian PNS, penerimaan PNS perlu dipertimbangkan dan dibuka khusus bagi pemerintah daerah, segera menerbitkan PP tentang P3K, dan segera menerbitkan turunan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dengan disepakatinya delapan rekomendasi tersebut, maka Raker ke 2 Apeksi Komwil V Regional Kalimantan, secara resmi ditutup oleh Walikota Samarinda H Syaharie Ja’ang. “Saya percaya setelah melalui rapat kerja ini, kita telah memiliki kesatuan pemikiran terhadap arah perkembangan dan pembangunan wilayah di kota–kota kita. Dan sebagai abdi negara, para pegawai negeri sipil harus memupuk pondasi anti korupsi, karena korupsi adalah masalah bangsa dan tanggung jawab setiap orang untuk melakukan pencegahan, minimal dari dirinya sendiri,” ujarnya, Rabu (13/09). Syaharie Ja’ang mengakui, cukup sulit menghapus stigma dan pola pikir publik yang menyatakan korupsi sudah membudaya. Namun begitu, ia berharap para abdi masyarakat agar terus belajar untuk mengetahui ilmu tentang perlawanan korupsi. “Dari belajar kita akan menjadi sadar, dari sadar akan menjadi kebiasaan dan dari kebiasaan akan merubah karakter, sehingga masing–masing wilayah kota di kalimantan lebih meningkatkan langkah–langkah pemberantasan korupsi di daerahnya masing – masing. Langkah pemberantasan yang dimaksud tidak hanya penindakan, tapi juga berbentuk supervisi dan koordinasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ucapnya.(humpro-bjm)