Jadi Narasumber Dialog Interaktif, Walikota Banjarmasin Tegaskan Komitmen dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi

BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, tampil sebagai narasumber dalam Dialog Interaktif TVRI Kalimantan Selatan bertajuk "Sinergi Pencegahan Korupsi melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi di Pemerintah Kota Banjarmasin", pada Senin (19/5/2025). 

Acara yang digelar di TVRI Kalimantan Selatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai unsur penting, antara lain perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sugiarto, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, serta Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman.

Diketahui, Walikota H. Muhammad Yamin HR akan menjadi kepala daerah pertama di Indonesia yang didapuk menjadi Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI). 

Dalam dialog tersebut, Yamin menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap gerakan pemberantasan korupsi, yang dimulai dari lingkup pemerintahannya sendiri.

"Saya sadar bahwa PAKSI adalah ujung tombak dari upaya pencegahan korupsi. Karena itu bentuk dukungan konkrit saya adalah dengan menjadi kepala daerah pertama yang langsung ikut terlibat menjadi paksi dan menerapkan serta mendorong para birokrat dan masyarakat agar ikut terlibat bersama penyuluh anti korupsi," ujar Yamin.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peran PAKSI sangat krusial dalam mengedukasi nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Banjarmasin. 

"PAKSI dapat melakukan edukasi, kampanye, sosialisasi, hingga menjadi mitra kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan," jelasnya.

Walikota juga menjelaskan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi sejalan dengan visi Kota Banjarmasin yang Maju dan Sejahtera, yang dijabarkan dalam empat misi utama. 

"Misi pertama adalah menciptakan generasi penerus yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Ini adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat dan berintegritas," kata Yamin.

Misi kedua, lanjutnya, yakni peningkatan tata kelola berbasis digital yang akan mendorong sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. 

"Kami percaya, digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir celah korupsi," ucapnya.

Misi ketiga adalah membangun ekosistem ekonomi yang bersih dan berkeadilan, sedangkan misi keempat difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

Pemerintah Kota Banjarmasin, menurut Yamin, terus meningkatkan kualitas dan kuantitas PAKSI melalui berbagai strategi, seperti pelatihan, penyediaan anggaran, dukungan sarana dan prasarana, serta evaluasi berkala.

Ia juga menekankan pentingnya tiga asas utama dalam menjalin sinergi antara pemerintah kota dan PAKSI, yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

Tiga asas utama yang menjadi fondasi sinergi antara PAKSI dan pemerintah kota antara lain Pertama, asas partisipasi yang melibatkan pendekatan hexahelix, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan komunitas. 

"Dengan melibatkan enam pemangku kepentingan ini semakin menguatkan sinergi pemko agar menjadi energi besar bagi Kota Banjarmasin dalam memerangi korupsi," tegasnya.

Asas kedua adalah transparansi, yang menurutnya akan diperkuat dengan teknologi digital melalui situs resmi Pemkot, media sosial, serta media cetak. Asas ketiga adalah akuntabilitas, yang diwujudkan melalui publikasi laporan pertanggungjawaban secara masif kepada PAKSI dan seluruh stakeholder.

Yamin berharap, sinergi yang terbangun ini dapat menciptakan budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat. 

"Seluruh komitmen dan sinergi antara Pemkot dan PAKSI tidak terlepas dari visi dan misi kepemimpinan saya selama lima tahun ke depan. Dengan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. saya berharap budaya integritas dapat tumbuh di seluruh elemen Kota Banjarmasin tanpa terkecuali," pungkasnya.

Penulis : Yayan Ardi Pemkot Banjarmasin